Pengumuman
- PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023 | (16/09)
- Peningkatan Fungsi Aplikasi e-Sadewa Versi 2.3 Fitur Asuransi Barang Milik Negara (BMN) | (08/09)
- Pengumuman Lelang Barang BMN PA Rantau | (28/03)
- Pemenang Lelang POSBAKUM PA. Rantau TA 2022 | (04/01)
- Lelang Jasa Pengadaan Konsultasi Bantuan Hukum TA 2022 | (28/12)
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Periode 26 November 2021 | (03/12)
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Periode 22 Oktober 2021 | (03/11)
- Penyempurnaan Prosedur Pengiriman Berkas Upaya Hukum ke Mahkamah Agung | (03/11)
- Monitoring Data Perkara SIPP Mingguan | (06/10)
- Pengisian Capaian Kinerja Triwulan III | (06/10)
Jadwal Sidang
Pengadilan Agama Rantau memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.
Penelusuran Perkara
Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Agama Rantau. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.
AREA V
PENGUATAN PENGAWASAN
1. PENGENDALIAN GRATIFIKASI
a. Pelaksanaan Publik Campaign pengendalian Gratifikasi
1. Banner Gratifikasi
2. Pemasangan PIN Anti Korupsi
3. Pembagian Sticker Anti Korupsi
4. Dokumen Rapat kegiatan Pengendalian Gratifikasi
b. Implementasi Pengendalian Gratifikasi
1. Penempatan CCTV di ruang tamu terbuka dan PTSP
2. Penempatan CCTV di Area-area publik
3. SK Tim Pengendalian Gratifikasi
4. Pedoman Penanganan Gratifikasi
5. Audio Himbauan Anti Gratifikasi
6. Daftar Inovasi Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi
2. PENERAPAN SPIP
a. Pembangunan lingkungan pengendalian
1. Dokumen Rapat SPIP
2. SK SPIP tahun 2020
3. Laporan Hawasbid Desember 2019 dan 2020
4. Pelaksanaan Apel Kedisiplinan
5. Monev Hawasbid
6. Laporan SKM 2019
7. Inovasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
b. Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
1. Monitor dan Evaluasi Risk register
2. Laporan Monev Pelaksanaan SPIP
c. kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
1. LHKPN dan LHKASN | Rincian LHKPN
2. Pedoman pengendalian Gratifikasi
3. Pengendalian Resiko SPIP
4. Monev Risk Register
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
1. Dok Rapat Sosialisasi SPIP
2. Laporan Pengawasan Wakil Ketua
3. PENGADUAN MASYARAKAT
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
1. SOP Pengaduan
2. SK Petugas Pengaduan
3. Aplikasi Pengaduan Masyarakat (akun Ketua) | Aplikasi Pengaduan Masyarakat (Akun meja Pengaduan)
4. Inovasi Layanan Pengaduan melalui Media Sosial
5. Dokumen Rapat sosialisasi penanganan pengaduan Masyarakat
6. Banner Pedoman Pengaduan
7. Register Laporan Pengaduan
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
1. Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
1. Evaluasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
1. Hasil Tindak Lanjut Evaluasi Pengaduan Masyarakat
4. WHISTLE BLOWING SYSTEM
a. internalisasi Whistle Blowing System
1. SK Pengelola Whistle Blowing System
2. Internalisasi Whistle Blowing System
b. Penerapan Whistle Blowing System
1. Capture WBS
2. Tatacara pelaporan WBS
3. Sosialisasi WBS pada Website
c. Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing
1. Laporan Evaluasi WBS Triwulan 1 | Januari | Februari | Maret
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
1. Laporan Evaluasi WBS Triwulan 1 | Januari | Februari | Maret
5. BENTURAN KEPENTINGAN
a. Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
1. SK KMA Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
2. SK Benturan Kepentingan
3. Pemetaan Benturan Kepentingan
b. Sosialisasikan/internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan
1. SK Gratifikasi
2. SK Penanganan Benturan Kepentingan 2020
3. Dokumen Rapat Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
c. ImplementasikanPenanganan Benturan Kepentingan
1. Penanganan Benturan Kepentingan
2. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
d. Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
1. Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan
e. Tindaklanjut hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
1. Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Rantau memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
