Pengumuman
- Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1442 H | (12/04)
- Himbauan Pencegahan Perkawinan Anak dari YM Ketua Kamar Agama MA RI | (29/03)
- Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Kompetensi Tenaga Teknis Secara Daring (online) | (29/03)
- Pengisian Data Geografi Satker pada kinsatker.badilag.net | (29/03)
- Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Agama dan Upload Eviden Pada Aplikasi PMPZI Tahun 2021 | (19/02)
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2020 | (16/02)
- Permintaan Data Keuangan Perkara | (04/02)
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP dan Publikasi Putusan | (04/02)
- Usul Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2021 | (04/02)
- Hukum Perdata Internasional dalam Praktek di Peradilan Agama | (04/02)
Jadwal Sidang
Pengadilan Agama Rantau memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.
Penelusuran Perkara
Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Agama Rantau. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.
AREA V
PENGUATAN PENGAWASAN
1. PENGENDALIAN GRATIFIKASI
a. Pelaksanaan Publik Campaign pengendalian Gratifikasi
1. Banner Gratifikasi
2. Pemasangan PIN Anti Korupsi
3. Pembagian Sticker Anti Korupsi
4. Dokumen Rapat kegiatan Pengendalian Gratifikasi
b. Implementasi Pengendalian Gratifikasi
1. Penempatan CCTV di ruang tamu terbuka dan PTSP
2. Penempatan CCTV di Area-area publik
3. SK Tim Pengendalian Gratifikasi
4. Pedoman Penanganan Gratifikasi
5. Audio Himbauan Anti Gratifikasi
6. Daftar Inovasi Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi
2. PENERAPAN SPIP
a. Pembangunan lingkungan pengendalian
1. Dokumen Rapat SPIP
2. SK SPIP tahun 2020
3. Laporan Hawasbid Desember 2019 dan 2020
4. Pelaksanaan Apel Kedisiplinan
5. Monev Hawasbid
6. Laporan SKM 2019
7. Inovasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
b. Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
1. Monitor dan Evaluasi Risk register
2. Laporan Monev Pelaksanaan SPIP
c. kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
1. LHKPN dan LHKASN | Rincian LHKPN
2. Pedoman pengendalian Gratifikasi
3. Pengendalian Resiko SPIP
4. Monev Risk Register
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
1. Dok Rapat Sosialisasi SPIP
2. Laporan Pengawasan Wakil Ketua
3. PENGADUAN MASYARAKAT
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
1. SOP Pengaduan
2. SK Petugas Pengaduan
3. Aplikasi Pengaduan Masyarakat (akun Ketua) | Aplikasi Pengaduan Masyarakat (Akun meja Pengaduan)
4. Inovasi Layanan Pengaduan melalui Media Sosial
5. Dokumen Rapat sosialisasi penanganan pengaduan Masyarakat
6. Banner Pedoman Pengaduan
7. Register Laporan Pengaduan
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
1. Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
1. Evaluasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
1. Hasil Tindak Lanjut Evaluasi Pengaduan Masyarakat
4. WHISTLE BLOWING SYSTEM
a. internalisasi Whistle Blowing System
1. SK Pengelola Whistle Blowing System
2. Internalisasi Whistle Blowing System
b. Penerapan Whistle Blowing System
1. Capture WBS
2. Tatacara pelaporan WBS
3. Sosialisasi WBS pada Website
c. Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing
1. Laporan Evaluasi WBS Triwulan 1 | Januari | Februari | Maret
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
1. Laporan Evaluasi WBS Triwulan 1 | Januari | Februari | Maret
5. BENTURAN KEPENTINGAN
a. Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
1. SK KMA Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
2. SK Benturan Kepentingan
3. Pemetaan Benturan Kepentingan
b. Sosialisasikan/internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan
1. SK Gratifikasi
2. SK Penanganan Benturan Kepentingan 2020
3. Dokumen Rapat Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
c. ImplementasikanPenanganan Benturan Kepentingan
1. Penanganan Benturan Kepentingan
2. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
d. Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
1. Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan
e. Tindaklanjut hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
1. Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan
Pembangunan Zona Integritas
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Rantau memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).