Pengumuman
- PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023 | (16/09)
- Peningkatan Fungsi Aplikasi e-Sadewa Versi 2.3 Fitur Asuransi Barang Milik Negara (BMN) | (08/09)
- Pengumuman Lelang Barang BMN PA Rantau | (28/03)
- Pemenang Lelang POSBAKUM PA. Rantau TA 2022 | (04/01)
- Lelang Jasa Pengadaan Konsultasi Bantuan Hukum TA 2022 | (28/12)
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Periode 26 November 2021 | (03/12)
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Periode 22 Oktober 2021 | (03/11)
- Penyempurnaan Prosedur Pengiriman Berkas Upaya Hukum ke Mahkamah Agung | (03/11)
- Monitoring Data Perkara SIPP Mingguan | (06/10)
- Pengisian Capaian Kinerja Triwulan III | (06/10)
Jadwal Sidang
Pengadilan Agama Rantau memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.
Penelusuran Perkara
Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Agama Rantau. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.
AREA IV
PENGUATAN AKUNTABILITAS
1. KETERLIBATAN PIMPINAN
a. Penyusunan Perencanaan
1. Dokumen Program kerja Bidang Kepaniteraan
2. Dokumen Program kerja Bidang Kesekretariatan
3. Arsip Rapat Penggunaan Anggaran 2020
4. Rapat Penyusunan Program Kerja Bidang Sekretariatan
5. Rapat Penyusunan Program Kerja Bidang Kepaniteraan
6. SK Tim Pengelola laporan Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
b. Penyusunan Penetapan Kinerja
1. Dokumen Rapat Prog Kerja Bidang kesekretariatan
2. Dokumen Rapat Monitoring bid Sekretaiatan
3. Rapat Penyusunan SAKIP 2020 | Foto Kegiatan
4. Rapat Penyusunan Program Kerja Bidang Kepaniteraan | Foto Kegiatan
5. Rapat Penyusunan Program Kerja Bidang Kesekretariatan | Foto Kegiatan
c. Monitoring pencapaian kinerja
1. Dokumen Rapat Monitoring bid Sekretaiatan | Foto kegiatan
2. Dokumen Rapat Monitoring bid Kepaniteraan | Foto kegiatan
3. Dokumen Pemantauan Pencapaian Kinerja bulanan
2. PENGELOLAAN AKUNTABILITAS KINERJA
a. Dokumen Perencanaan
1. Dokumen Petikan DIPA 01 Tahun 2020
2. Dokumen RKAKL DIPA 01 Tahun 2020
3. Dokumen Petikan DIPA 04 Tahun 2020
4. Dokumen RKAKL DIPA 04 Tahun 2020
5. Dokumen RENSTRA 2020-2024
6. Dokumen RKT 2020
7. Dokumen RKT 2021
8. Dokumen Penetapan Kinerja Ketua 2020
9. Dokumen Penetapan Kinerja Pegawai 2020
10. Dokumen LKJIP 2019
b. Dokumen Perencanaan yang berorientasi hasil
1. Dokumen RKT 2020
2. Dokumen RKT 2021
3. Dokumen PKT Ketua 2021
4. Dokumen PKT Pegawai 2021
5. Dokumen IKU 2020
6. Dokumen IKU Tambahan 2020
7. Dokumen RENSTRA 2020-2024
8. Dokumen RKAKL DIPA 01 Tahun 2020
9. Dokumen RKAKL DIPA 04 Tahun 2020
c. Indikator Kinerja Utama
1. Dokumen IKU 2020
2. Dokumen IKU Tambahan 2020
d. Indikator kinerja telah SMART
1. Dokumen IKU 2020
2. Penilaian Laporan Kinerja 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
e. Penyusunan Laporan Kinerja tepat waktu
1. Surat Pengantar Pengiriman Laporan SAKIP 2020
2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019
3. Pengantar Lapbul Perkara Feb 2020
f. Pelaporan Kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja
1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019
3. Penilaian Laporan Kinerja 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
g. Peningkatan kualitas SDM yang menangani masalah Akuntabilitas
1. Usulan Diklat SAKIP
h. Pengelolaan Akuntabilitas oleh SDM yang kompeten
1. SK TIM pengelola Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
2. Surat Pernyataan Tidak memiliki pegawai bersertifikat pelaporan SAKIP
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Rantau memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
